Pusat
Studi Manajemen Bencana (PSMB) UPN "Veteran" Yogyakarta
menyelenggarakan kegiatan Training of
Facilitator (ToF) Desa Tangguh Bencana pada Kamis-Minggu, 17-20 Agustus
2023. Kegiatan yang diikuti oleh 18 peserta ini merupakan salah satu
implementasi dari perjanjian kerjasama antara UPN dengan BPBD DIY yang tertulis
dalam Surat Perjanjian nomor 360/05786 dan nomor 004/1/PSMB-UPNVY/VII/2023
tentang pembentukan kalurahan tangguh bencana. Selain itu, juga menjadi bentuk
komitmen kerjasama antara UPN dengan BNPB yang tertuang dalam Surat Perjanjian
Kerjasama nomor SPKO. 07/BNPB/IV/2013 dan nomor B/62A/IV/2013/LPPM-KS.
Peserta pelatihan berasal dari fasilitator-fasilitator kabupaten di DIY, khususnya dari Kabupaten Gunungkidul, Kulon Progo, dan Sleman, yang menjadi tujuan program pembentukan kalurahan tangguh bencana dengan anggaran BPBD DIY tahun 2023. Selain fasilitator kabupaten, juga terdapat peserta dari individu-individu yang tertarik menjadi fasilitator desa tangguh bencana. Kegiatan ToF Destana dibuka oleh Pelaksana Harian BPBD DIY, Danang Samsurizal. Ia mengatakan bahwa pembentukan desa atau kalurahan tangguh bencana di DIY sudah melebihi yang dipetakan, namun masih terdapat kekurangan di Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo. Melihat sudah banyak kalurahan yang terbentuk sebagai kalurahan tangguh bencana, Danang menyampaikan bahwa adanya penilaian ketangguhan desa (PKD) diharapkan dapat menjadi tolak ukur untuk mengetahui kesesuaian dan efektifitas peraturan dan kebijakan di desa sehingga ke depan terdapat evaluasi untuk membuat pendekatan yang berbeda.
Pada hari kedua, Direktur Kesiapsiagaan BNPB, Pangarso Suryotomo, memberikan arahan bagi para peserta secara daring melalui zoom meeting. Ia menyampaikan bahwa DIY merupakan ladang fasilitator ketangguhan yang telah banyak melakukan fasilitasi ke berbagai daerah di Indonesia. Banyaknya fasilitator yang berasal dari DIY diharapkan dapat memiliki pemahaman dan langkah yang sama dalam memastikan rambu-rambu ketangguhan masyarakat.
“Urusan ketangguhan tetap satu, bagaimana masyarakat paham risiko, bagaimana bisa menghadapi dan segera pulih setelah bencana, bagaimana masyarakat mengelola risiko yang ada setiap saat. Destana dibangun bukan untuk menghadapi bencana saja tetapi juga mengelola risikonya di masyarakat,” ujar Pangarso.
Pangarso juga mengajak para fasilitator destana untuk mendorong kebijakan lokal atas ketangguhan masyarakat. Ia mengatakan bahwa terdapat berbagai hal di DIY yang berkaitan dengan ketangguhan masyarakat seperti permasalahan pengelolaan sampah, perubahan iklim, dan keberadaan DIY yang menjadi tujuan wisata. Ia berharap fasilitator destana juga dapat memfasilitasi pembuatan rekomendasi bagi pengambil kebijakan terkait ketangguhan masyarakat atas permasalahan yang ada. Hal senada juga disampaikan Ketua Pusat Studi Manajemen Bencana UPN “Veteran” Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, yang mengatakan bahwa destana memiliki prinsip membangun kesadaran kritis dan kolektif warga dalam mengelola risiko.
“Destana atau kaltana sejarahnya panjang dari konversi satu topik diskusi tentang PRBBK (pengurangan risiko bencana berbasis komunitas), biar orang sadar posisinya di mana. Ujung dari PRBBK adalah memastikan kebutuhan pengelolaan risiko bencana itu ada pada warga, komunitas. Bukan risiko itu dialihkan ke pihak lain. Bukan berarti menghilangkan peran negara, tetapi memberikan porsi secara proporsional,” ujar Eko Teguh.
Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Museum Batik ini diisi dengan berbagai materi yang meliputi dasar-dasar penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, penilaian ketangguhan desa, pengkajian risiko bencana, sistem peringatan dini yang inklusif, perencanaan evakuasi, perencanaan kontingensi, forum pengurangan risiko bencana (FPRB) dan relawan, perencanaan penanggulangan bencana, perencanaan mitigasi, serta teknik-teknik fasilitasi. Kegiatan ditutup dengan praktik fasilitasi oleh semua peserta dan pembuatan rencana tindak lanjut setelah kegiatan ToF selesai. Para fasilitator kabupaten yang merupakan utusan dari BPBD Kabupaten Gunungkidul, Sleman, dan Kulon Progo akan terlibat dalam kegiatan pembentukan kalurahan tangguh bencana tahun 2023 yang dilaksanakan di lima kalurahan yaitu Kalurahan Purwosari di Kabupaten Kulon Progo, Kalurahan Semanu dan Giripanggung di Kabupaten Gunungkidul, serta Kalurahan Sendangsari dan Sidoluhur di Kabupaten Sleman.